Fraksi PKB Sayangkan Kisruh Di Internal Dewan Kota Jambi


Jumat, 09 September 2016 | 01:01:21 WIB
Sulaiman Syawal
Sulaiman Syawal /

SUARAJAMBI.COM- Terkait situasi perpolitikan di DPRD Kota Jambi saat ini dengan ada usulan pemberentiaan Ketua DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir. Usulan itu tertuang didalam surat yang ditandatangani 5 fraksi diantara Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Garindra, Hanura dan PPP.
    Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Jambi, Sulaiman Syawal menyayangkan apa yang dilakukan oleh 5 fraksi tersebut bukan memperjuangkan aspirasi rakyat, akan tetapi sudah mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan.
    "Kami sangat sayangkan tindakan teman-teman karena tidak ada koordinasi lebih dulu,” katanya.
    Sulaiman menambahkan, dasar yang diajukan oleh 5 fraksi tersebut juga tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengganti posisi Nasir sebagai Ketua DPRD Kota Jambi. dia mencontohkan, Nasir tidak menandatangani surat penghapusan piutang di PDAM TM Kota Jambi karena dirinya memerlukan waktu untuk mengkajinya.
     "Kawan-kawan ini terlalu terburu-buru menyimpulkannya,” jelasnya.
    Sementara itu, di poin yang lain seperti Nasir yang dituduhkan mengancam dan mengobrak-abrik ruang kerja Sekda Kota Jambi, dan menantang berkelahi walikota Jambi itu sangat tidak benar. Dijelaskannya, waktu itu ia mendatangi kantor Sekda Kota Jambi hanya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait PPDB yang dilaksanakan di Kota Jambi beberapa waktu lalu.
    "PPDB kemarinkan kisruh, hampir tiap hari ada demo di DPRD. Ketua berusaha memperjuangkan masyarakat yang anaknya tidak diterima sekolah. Dia mungkin kesal, karena kewenangan mengatasi PPDB itu diserahkan ke Sekda bukan ke Dinas. Mungkin saking kesalnya, dia Cuma banting gelas saja, tidak sampai obrak-abrik. Kalau sempat di obrak – abrik rusak semua itu ruang Sekda, Saya tau sekali kerena keadaaan itu saya ikut keruang Sekda,” katanya.
    Ia menilai, fraksi PKB tidak diajak berembuk lantaran hal ini kental dengan nuansa politik yang penuh dengan kepentingan.
    "Kami sendiri setelah beredarnya surat ini merasa terganggu dan terkhianati. Karena kami tidak dianggap, dan diajak untuk berkomunikasi,” katanya.
    Juga menambah, dasar yang kuat menggantikan ketua DPRD adalah  meninggal, mengudurkan diri,  tersangkut masalah pidana. Akan tetapi dengan hal ini tidak ada sama sekali, menurutnya kalau berseberangan dengan pemerintah itu wajar, memang sudah tugasnya dewan kerena diutus oleh rakyat ke DPRD itu untuk mengawasi.
    Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi, Fuad Safari mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal surat tersebut. sebab, ia menjabat sebagai ketua fraksi di DPRD Kota Jambi baru sebulan yang lalu.
     "Sejak surat itu muncul, komunikasi kami masih baik, tapi kedepan kami ingin lebih kondusif lagi,” ujarnya.
    Ia juga sangat menghargai rekan-rekannya yang sudah mengklarifikasi kebenaran surat tersebut.
    "Kami hargai klarifikasinya. Tapi kami masih menunggu tim investigasi yang dibentuk oleh DPD,” katanya.


Editor: YMS
Sumber: suarajambi.com

Advertisement

Komentar Anda