Mantan NAPI Boleh Nyalon di Pilkada


Sabtu, 10 September 2016 | 20:39:00 WIB
ilustrasi
ilustrasi /

SUARAJAMBI.COM- Ketua KPU RI Juri Hardiantoro, saat diwawancarai sejumlah wartawan, sesaat usai acara apel siaga coklit pemutakhiran data pemilih tetap, di Lapangan Sepakbola Mestong, Kecamatan Mestong, baru-baru ini, mengatakan, dirinya meminta panitia pemutahiran data untuk bekerja dengan teliti agar data pemilih yang masuk adalah yang benar benar tepat sasaran.
Ditanya pembahasan calon yang terlibat hukum boleh mencalonkan diri atau tidak?. Juri mengatakan pembahasan tersebut memang belum putus di DPR. Karena memang ada perbedaan pendapat antara pemahaman KPU dan DPR.

"Syarat pendaftaran calon kepala daerah kan memang yang bersangkutan tidak sedang menjalani pidana. Bagi KPU tafsir dalam pasal tersebut adalah bagi siapapun dan pasal apapun dan proses hukum apapun selagi yang bersangkutan masih berstatus terpidana dia tidak bisa mencalonkan diri," jelas Juri.

Masih dijelaskanya, hal tersebut hingga saat ini belum putus di DPR karena ada perbedaan pendapat soal tafsir pasal tersebut. Bagi mereka yang di DPR harusnya ada pengecualian terhadap terpidana dengan percobaan.

"Dalam pandangan DPR terpidana dengan percobaan tidak termasuk, tapi bagi KPU termasuk, karena percobaan apapun masih bagian atau salah satu bentuk pidana sehingga yang bersangkutan tetap tidak bisa nyalon," jelas Juri lagi.

Berbeda dengan mantan terpidana, dalam peraturan tetap boleh mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati. Dengan syarat harus 5 tahun setelah keluar dari penjara, jika belum sampai lima tahun tetap boleh tapi dengan syarat tambahan.

"Kalau yang belum lewat 5 tatap boleh, asal dia buat pengakuan atau pengumuman ke publik bahwasanya dirinya itu mantan terpidana," jelas Juri.

Lebih lanjut terkait dualisme partai, Juri menegaskan, partai yang sah di mata KPU adalah partai yang kepengurusan partainya disahkan atau mendapatkan SK dari Kemenkumham. Sementara yang di kabupaten atau daerah, yang sah di mata KPU adalah yang memiliki SK sah dari kepengurusan sah yang di pusat.

Hal senada juga dikatakan Ribut, Ketua Panwaslu Provinsi Jambi, menanggapi dualisme partai PPP, mengatakan, meski awalnya enggan berkomentar banyak soal hal tersebut, pihaknya tetap berkaca pada SK dari Kemenkumham. Jadi bagi Panwaslu, partai yang memiliki SK sah dari Kemenkumham lah yang bisa mengusung atau mendukung calon.

"Yang jadi acuan kita adalah mana yang sah, yang punya pengakuan atau SK dari Kemenkumham lah" jelasnya.

Terkait mekanisme pendaftaran bagi para calon bupati dan wakil bupati di kabupaten. Saat mendaftar wajib di dampingi oleh ketua dan sekretaris partai di tingkap DPC. Hal tersebut di katakan oleh Suparmin, Komisioner KPU bidang Hukum Muarojambi, jika calon yang mendaftar tidak didampingi ketua dan sekretaris DPC boleh tetap mendaftar asal didampingi dengan ketua serta Sekretaris tingkat DPP.

"Dalam peraturan, calon yang mau daftar wajib didampingi ketua dan sekretaris dari partai yang mendukungnya. Kalau ada permasalahan dan DPC tidak mau mengantar, boleh tetap daftar asal ada ketua dan sekretaris DPP. Tapi tidak boleh begitu saja, jika yang mengantar DPP harus ada SK pengalihanya yang menyatakan DPC digantikan oleh DPP itu mekanisme dari partainya terserah bagaimana. Yang jelas, calon tidak boleh mendaftar jika tidak didampingi oleh ketua atau sekretaris partainya," tegas Suparmin

Penulis: Heru Aji
Editor: YMS
Sumber: suarajambi.com

Advertisement

Komentar Anda