DKN dan Pemkot Jambi Bahas Persiapan Pilkada


Rabu, 14 Maret 2018 | 06:21:10 WIB
Pjs. Walikota Jambi. M. Fauzi saat menerima kedatangan anggota DKN
Pjs. Walikota Jambi. M. Fauzi saat menerima kedatangan anggota DKN /

SUARAJAMBI.COM- Pemerintah Kota Jambi menggelar pertemuan dengan Dewan Ketahanan Nasional (DKN) di ruang utama kantor walikota Jambi, Rabu (14/3). Beberapa diantaranya adalah membahas Pembinaan Ketahanan Nasional di bidang politik.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Panwaslu Kota Jambi diketahui ada beberapa hal yang cukup rawan dalam menghadapi Pilkada di Kota Jambi. Hal ini disampaikan oleh Ari Juniarman ketua Panwaslu Kota Jambi bahwa yang rawan tersebut adalah masalah Money politik dan netralitas ASN yang menjadi masalah penting. “Namun unuk pengaduan dari masyarakat belum ada masuk ke kita,”bebernya.

Beberapa potensi masalah lainnya diantaranya pertama dari data  yang dimiliki panwaslu, ada sekitar 80 ribu warga yang tidak dikenal menjadi daftar pemilih. Setelah tim KPU turun ada warga yang sudah pindah, tidak dikenal, dan juga meninggal. “Ini menjadi awal dari masalah yang krusial. Jika memang pindah mengapa masih masuk dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Kedua, media sosial yang saat ini sudah menjadi alat kampanye, memiliki potensi masalah. Seperti ujaran kebencian dan keterlibatan ASN dalam berpolitik. "Untuk saat ini belum ada akun yang diblokir, namun jika akan merugikan paslon maka akan kita masukkan dalam daftar blokir," katanya.

Ketiga, Alat peraga kampanye (APK) hilang ada sekitar 12 APK yang hilang. Namun sudah direkomendasi ke KPU untuk segera diganti. "Paling banyak adalah APK dari paslon no urut 2. Jika sudah diganti maka akan menjadi tanggung jawab paslon," ujarnya.

Menanggapi ini, Irjen Agustin Silitonga Sekjend Deputi Politik dan Strategi Wantanas menyebutkan bahwa beberapa masalah ini dinilai bisa diselesaikan didaerah. Sehingga tidak akan menyebabkan kegaduhan ditengah. "Kita tidak mau, masalah pemilu tidak selesai di daerah, bahkan harus diselesaikan hingga ke Jakarta. Kalau hanya beberapa Kabupaten Kota saja, tidak masalah. Kalau sudah semuanya justru berdampak komprehensif. Oleh karena itu kita merangkum masalah krusial yang dialami saat ini," ujarnya.

Kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional (DKN) di ruang utama kantor walikota Jambi juga membahas Pembinaan Ketahanan nasional secara komprehensif yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Republik Indonesia. “KIta melakukan pemetaan mengenai potensi permasalahan yang ada. Seperti politik, ekonomi, ideologi, sosial, agrobisnis dan lainnya. Untuk tahapan pertama kita lalukan dengan cara audensi, dengan analisa secara tajam. Intinya kita akomodir semua masalah yang ada. Kita berharap semua masalah berjalan dengan baik dan Pilkada berjalan aman,”ujarnya.

Menanggapi adanya data dari Panwaslu mengenai 80ribu mata pilih yang tidak jelas tersebut, Mulyadi Yatub, Kepala wa Dukcapil Kota Jambi mengatakan bahwa data tersebut baru diketahui oleh pihak Dukcapil. Menurutnya, data tersebut tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil. 

“Karena data yang dimiliki oleh panwaslu merupakan data dari Kemendagri.  Sementara data kependudukan dari Dukcapil setiap harinya mengalami perubahan. Nanti mana data yang belum sinkron akan segera disinkronisasikan,"ujarnya.

Dirinya mencontohkan data yang ada di panwaslu berasal dari data pilgub 2015 lalu. Sementara misalnya data warga yang pindah dan warga yang meninggal setiap harinya terus bertambah. "Itu hanya acuan Panwaslu saja, namun tim KPU nantinya akan turun kelapangan berapa jumlah yang sebenarnya. Data 80 Ribu ini kan tidak serta merta semuanya tidak dikenal, data ini baru data statistik saja," ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengeluarkan daftar pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk Soft copy, yang nantinya akan dicocokkan oleh RT di Bahas Netralitas ASN dan Daftar Pemilih


Editor: yms
Sumber: Suarajambi.com

Advertisement

Komentar Anda