Paripurna DPRD Kota Jambi Terkait Jawaban Fraksi Terhadap LKPJ Walikota Dan Wakil Walikota


Sabtu, 20 Oktober 2018 | 19:37:04 WIB
Paripurna DPRD Kota Jambi Terkait Kenaikan LKPJ Walikota dan Wakil Walikota Jambi
Paripurna DPRD Kota Jambi Terkait Kenaikan LKPJ Walikota dan Wakil Walikota Jambi /

SUARAJAMBI.COM- Paripurna LKPJ Jawaban  dari lima fraksi di DPRD Kota Jambi tolak kenaikan tarif air bersih yang mulai diberlakukan PDAM TM Kota Jambi. Penolakan tersebut disampaikan saat paripurna pandangan fraksi terhadap LKPJ akhir Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 di Gedung Swarna Bumi, Sabtu, (20/10).

Ketua DPRD Kota Jambi, yang juga menjadi juru bicara Fraksi Partai Demokrat pada Paripurna tersebut, M Nasir mengatakan bahwa pihaknya meminta agar PDAM TM menunda kenaikan tarif yang sudah diberlakukan. Sebab kenaikan tersebut dinilainya belum layak. Selain itu juga tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Jambi. 

"Kenaikan tarif sebesar 100 persen tersebut sangat memberatkan masyarakat," kata Nasir, saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat mengenai LKPJ akhir walikota dan wakil walikota periode 2013-2018. 

Dia mengatakan bahwa jika memang jajaran direksi dinilai sudah tidak cakap, maka dirinya mempersilahkan jika Walikota jika ingin mengevaluasi kinerja jajaran direksi tersebut. Sebab ada tahapan yang dilewatkan oleh jajaran direksi dalam memberlakukan tarif baru, yaitu tidak berkonsultasi dengan DPRD dan menyalahi aturan yang ada, termasuk Peraturan Walikota. 

"Nanti dibicarakan lebih lanjut, yang jelas sekarang ditunda dulu," katanya.

Penolakan Fraksi Demokrat tersebut diikuti oleh fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicaranya Sutiono. Kata dia, banyak peraturan yang dilanggar oleh PDAM dalam memberlakukan tarif baru tersebut. "Kami tegas menolak," katanya.

Fraksi Partai Hanura juga menolak. Ketua Fraksi Hanura, Herman mengatakan karena memberatkan masyarakat maka pihaknya meminta untuk ditunda terlebih dahulu.

Juru bicara Fraksi PKB, Abdul Thaif mengatakan penolakan fraksinya terhadap kenaikan tarif PDAM tersebut dinilainya wajar. Hal ini karena jajaran direksi menaikkan tarif sebesar 100 persen dan kurang sosialisasi. Sehingga masyarakat terkejut. Oleh karenanya pihaknya menolak kebijakan tersebut. 

"Kenaikkan ini sangat membebani pelanggan," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Jasrul. Kata dia kebijakan untuk menaikkan tarif PDAM harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan legislatif. Sehingga hal tersebut terjadi keseimbangan.

Sementara untuk 3 fraksi lainnya yaitu PAN, PPP dan Golkar dalam penyampaian pandangan fraksi atas LKPJ akhir walikota dan wakil walikota Jambi periode 2013-2018, tidak menyinggung masalah kenaikan tarif PDAM


Editor: yms
Sumber: Suarajambi.com

Advertisement

Komentar Anda