31 Kepala Daerah yang Ditangkap KPK Sepanjang 2018


Senin, 31 Desember 2018 | 14:27:25 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi /

SUARAJAMBI.COM- Tahun 2018 menjadi tahun yang cukup sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalan tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air. 

Selama 12 bulan, KPK telah menggelar 30 kali operasi tangkap tangan (OTT).  Terakhir, tim penindakan menangkap pejabat di Kementerian PUPR. Secara total, KPK telah menjerat 31 kepala daerah, baik dari penindakan maupun pengembangan perkara.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2018 dinilai oleh Indonesia Corruption Watch karena sanksi yang selama ini diberikan bagi para koruptor kurang memberi efek jera. 

ICW menyebut rata-rata tuntutan terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 7 hingga 5 tahun penjara.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ada beberapa poin utama yang dinilai menyebabkan rendahnya tuntutan oleh KPK terhadap kepala daerah yang tersandung korupsi.

Pertama, karena adanya celah dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor mengatur soal kerugian negara. Tapi ancaman minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dalam regulasi UU Tipikor," kata Kurnia di kantor ICW,

Lalu yang kedua, jaksa KPK dinilai kurang menggunakan semua instrumen hukum untuk menuntut maksimal. Dari 84 kasus kepala daerah yang masuk pengadilan, hanya ada 16 terdakwa yang dituntut terbilang cukup ringan 0 hingga 4 tahun.

"Ada 9 terdakwa yang memungkinkan dituntut maksimal. Dari 84 perkara tersebut, hanya 11 yang dituntut berat di atas 10 tahun penjara," ujar dia. 


Editor: yms
Sumber: liputan 6 com

Advertisement

Komentar Anda