Efektifitas Penerapan Aturan Penggelapan pajak (tax evasion) Dalam Memberantas Kejahatan Penggelapan


Rabu, 08 Mei 2019 | 12:19:20 WIB
/

Oleh : Hikmatul Paramita

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga berfungsi untuk pembangunan infrastruktur untuk masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas umum mayarakat. Karenanya, ketika ada penggelapan pajak maka hal tersebut akan menghambat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Negara. Banyak pembangunan atau program kerja yang bisa kita lihat bahwa program tersebut tidak terjalan karena prediksi pendapatan dari pajak yang awalnya ditujukan untuk pembangunan rupanya tidak sepadan akibat adanya penggelapan pajak yang terselubung di dalamnya.
 
Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi yang akan diterima bila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum  tersebut, tetapi masih banyak juga kasus-kasus penggelapan pajak yang dapat kita lihat bahkan kita rasakan dampaknya dari tahun ke tahun. Dengan melihat perkembangan zaman sekarang, seharusnya pajak dijadikan sebagai salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Akan tetapi, karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi maka banyak pula wacana mengenai pembentukan fasilitas-fasilitas nasional yang menjadi terbekalai karena dana yang di dapat dari pajak di ambil oleh si penggelap pajak.
 
Dengan meluncurkan undang-undang yang mengatur sanksi dari perbuatan penggelapan pajak ini Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi para pelanggar hukum tersebut. Akan tetapi, kenyataannya tetap masih juga banyak penggelapan pajak dimana-mana.
 
Melihat keadaan diatas, penulis merasa tertarik untuk melanjutkan tulisan ini karen penulis meyakini bahwa masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa telah diaturnya undang-undang mengenai sanksi tindak kejahatan penggelapan pajak ini. Muncul pertanyaan, apa alasan seseorang melakukan penggelapan pajak? Alasannya ialah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan di suatu negara, dan masih rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (tax evasion). Faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya oknum penggelap pajak ialah kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya suatu sanksi yang diberikan kepada si pelanggar. 
 
Solusi yang ingin penulis berikan adalah Sebaiknya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak harus tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan melakukan penyidikan lebih lanjut, karena penggelapan pajak, tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak, tetapi juga didukung dan disokong oleh oknum aparat pajak. Diperlukan suatu reformasi yang tepat terkait dengan administrasi perpajakan khususnya pada peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur perpajakan yang kompeten dan professional, serta perlunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan baik, sehingga diharapkan akan tercipta suatu sistem perpajakan yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
 
Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan akan berdampak pula pada upaya penggelapan pajak. Untuk itu, perlu adanya suatu edukasi dan pemahaman kepada masyarakat (khususnya wajib pajak) mengenai perpajakan, baik itu melalui periklanan, seminar dan sosialisasi, sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang ketentuan perpajakan di Indonesia. Mengenai permasalahan adanya oknum yang melakukan penyuapan kepada fiskus oleh wajib pajak, solusi untuk hal tersebut memang sangat sulit karena memerlukaan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik bila hal tersebut belum bisa tercapai maka sistem yang dibuat sedemikian rupapun tidak akan bisa mencegah hal tersebut. 
 
Penulis Adalah Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2017

Editor: Yms

Advertisement

Komentar Anda