UPAYA MENANGANI ANGGARAN BPJS KESEHATAN MELALUI PAJAK ROKOK DI INDONESIA


Rabu, 08 Mei 2019 | 12:41:55 WIB
/

Oleh : Beni Willia Saputra

Berdasarkan data WHO Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di seluruh dunia dengan persentase 67% setelah China dan India, seperti yang kita tahu rokok dapat membahayakan kesehatan tubuh dan tidak sedikit yang berujung kematian, dari mengonsumsi rokok dapat menimbulkan penyakit katastropik (jantung, kanker, stroke, thalasemia, chirrosis, hepatitis, leukemia, dan haemofilia) dimana penyakit-penyakit tersebut memakan anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang paling tinggi.
 
Dengan banyaknya jumlah perokok di Indonesia, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional untuk mengalokasikan pendapatan pajak rokok guna menutupi defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) karena tadi telah di jelaskan bahwa penyakit yang di timbulkan dari konsumsi rokok memakan anggaran BPJS yang sangat tinggi.
 
Di sinilah timbul problema dan Pro-Kontra di kalangan masyarakat karena membuka dua jalan pemikiran dimana dampak dari alokasi tersebut dapat menutupi dan mengantisipasi terjadinya defisit BPJS Kesehatan serta berguna untuk menangani dampak negatif rokok tersebut. Tetapi di sisi lain akan menimbulkan paradigma yang keliru di masyarakat bahwa aktivitas merokok di asumsikan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan agar tidak defisit.
 
Hal ini bisa di anggap Win Win Solution tetapi hanya untuk mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban biaya industri. Mengingat peningkatan jumlah perokok ini di barengi dengan peningkatan proporsi penyakit akibat konsumsi rokok.
 
Dengan begini pemerintah tidak bisa terus berpangku tangan dengan solusi tersebut, pemerintah juga harus memikirkan dan menemukan solusi masalah berjangka panjang agar terjaminnya kesinambungan anggaran dan kualitas jaminan kesehatan yang menjadi hak warga negara Indonesia.
 
Mari mengingat persoalan yang lalu tepatnya agustus 2016 terkait adanya wacana pemerintah untuk menaikkan harga rokok hingga Rp. 50.000 yang ramai di perbincangkan di media sosial, menurut saya ini adalah kebijakan yang spesifik untuk mengurangi tingkat perokok di Indonesia sebanyak 30% namun tidak mengurangi peredaran uang yang di hasilkan dari produksi rokok bahkan bisa saja mengalami peningkatan dan tentunya berguna sekali untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan dan sekaligus dapat meminimalisir dampak negatif rokok yang sebelumnya telah di jelasakan bahwa akan memakan anggaran BPJS Kesehatan yang sangat tinggi.
 
Langkah tersebut adalah langkah preventif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia agar terhindar dari indikasi bahaya merokok, dan apabila langkah tersebut efektif maka secara otomatis pendapatan dari pajak rokok ini akan menurun. Namun tentu saja hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dan setelahnya akan berdampak juga pada anggaran BPJS Kesehatan yang kemungkinan kecil terjadinya defisit.
 
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Editor: Yms

Advertisement

Komentar Anda