LSM GAB Peduli, Pertanyakan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Bupati


Selasa, 30 Juni 2020 | 08:51:45 WIB
/

SUARAJAMBI.COM- Permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Batanghari oleh 2 Perusahaan sawit di wilayah Kabupaten tersebut hingga kini belum ada titik terang meski hal itu sudah masuk ke ranah hukum selama 2 tahun lebih. Anehnya meski di ketahui publik, permasalahan tersebut seperti jalan di tempat. Tak ada kejelasan dari pihak korban (Bupati) maupun pelaku dalam hal ini perusahaan yang bersangkutan.

Ketua LSM Gerakan Anak Bangsa Peduli (GAB-Peduli) Saipul Iskandar melalui sekretaris GAB- Peduli Zainudin menyatakan pihaknya telah  telah melayangkan surat kepada pihak Polda Jambi (03 April 2020) lalu, untuk dapat kiranya mengambil alih kasus ini. " jadi kami meminta kepada Polda Jambi dapat kiranya mengambil alih kasus ini  dan meminta Mabes Polri untuk dapat men-suvervisi kasus ini karena  kami nilai sudah merupakan kejahatan korporasi  yang telah melakukan tindakan sewenang – wenang di wilayah hukum Kabupaten Batang  Hari dan Provinsi Jambi umumnya." ungkapnya melalui press rilies.

Selanjutnya kata Zainudin pihaknya hingga kini masih menunggu informasi dari pihak kepolisian terkait penerbitan SK dugaan Tanda Tangan Palsu Bupati Batang Hari yang dilakukan oleh  2  Perusahaan Sawit di wilayah tersebut." sampai saat ini masih harus menunggu informasi dari pihak kepolisian terkait penerbitan SK dan Tanda Tangan Palsu Bupati Batang Hari yang dilakukan oleh  2  Perusahaan (PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit ) dan 1  KUD (Koperasi sanak Mandiri) untuk pembukaan lahan Kebun di Desa Bungku , Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi , pada tanggal 13 Januari 2011 lalu. yang kita lakukan ini  adalah dangka menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan Pmerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)." jelas Zainudin.

Dan kata Zainudin, banyak keanehan dalam permasalahan kasus ini." Terdapat sejumlah keanehan dalam kasus ini antara lain, sebagai pihak yang merasa dirugikan (dipalsukan tanda tangan dan SK-nya), Ir. Syahirsyah. SY (Bupati Batang Hari) yang sudah melaporkan kasus ini ke Polres Batanghari sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor: LP/B-02/I/2018/ SPKT RES Batang Hari  sampai saat ini tidak melakukan tindakan apa-apa (seperti penghentian izin operasional perusahaan - red) atas perbuatan perusahaan yang telah memalsukan SK dan tandatangan-nya, padahal hal itu sudah berjalan selama 2 tahun lebih. kemudian surat GAP PEDULI yang telah dilayangkan kepada Bupati Batang Hari (Syahirsyah) pada tanggal 16 Januari 2020 lalu Perihal   Mohon Penjelasan Soal Pemalsuan SK dan Tangan  Bupati sampai hari ini tidak ditanggapi sama sekali oleh Bupati.  Begitupun surat GAP Peduli kepada pihak Polres Batang Hari  (12 Maret 2020) yang menanyakan sudah sejauh mana penanganan pengaduan Bupati Batang Hari terkait pemalsuan SK dan Tanda tangan Bupati Batang Hari. kemudian juga sempat  ditanya awak media, Bupati Batang Hari terkesan menghindar dan meminta media untuk menanyakan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian saja. Semestinya selaku  kepala daerah yang berkuasa penuh, apalagi menyangkut pribadi yang bersangkutan, harusnya memberikan penjelasan yang tuntas sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya masyarakat bukan malah melempar kepada pihak lain." paparnya. 

Jadi kata Zainudin apa yang di lakukan oleh Bupati Batanghari tersebut terkesan tidak mentaati UU. " Sikap Bupati (pejabat publik-red) yang tidak mau memberikan penjelasan kepada publik, apalagi kepada pihak media yang berkerja dilindungi Undang-undang dan juga sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 52 : ”Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informai publik berupa informasi publik secara berkala, secara serta  merta , informasi yang wajib tesedia setiap saat dan /atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan dikenakan pidana kurungan 1( satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. ulasnya lagi.

Sebagai tindak lanjut, kata Zainudin GAB Peduli pada telah melakukan aksi di Mabes POLRI terkait permasalahan ini. 

 

 

 

 


Editor: yms
Sumber: GAB Peduli

Advertisement

Komentar Anda