SUARAJAMBI.COM– Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robby Nahliyansyah membuka secara resmi Rembuk Stunting dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Aula Bappeda Tanjung Jabung Timur, Rabu (20/7). Dalam acara tersebut Wabup menakankan pentingnya koordinasi dan mengambil peranya masing-masing dari seluruh stakeholder yang terkait. Pentingnya hal tersebut menurut Wabup, dalam rangka bekerjasama dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
‘’Kami minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan dengan baik antar sektor. Baik sektor Kesehatan maupun non Kesehatan. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya, melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, membangkitkan pemahaman serta kepedulian masing-masing individu juga masyarakat untuk mengoptimalkan peranya dalam upaya penanggulangan stunting,’’ ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, masalah stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memerlukan perhatian seluruh masyarakat dan stakeholder terkait. Kondisi stunting di daerah kit aini, jelas Wabup, juga dipengaruhi oleh situasi pandemic covid 19 yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangani Posyandu guna memantau status gizi dan perkembangan anak. Ditambah lagi dengan permasalahan kurangnya pengetahuan tentang Kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan yang dapat berdampak serius pada perkembangan janin.
‘Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa seribu hari pertama kehidupan adalah periode yang sensitive bagi kehidupan anak, sebab dampak dari pemenuhan gizi dan nutrisi lain yang tidak terpenuhi akan bersifta permanen dan tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu butuh perhatian khusus atas pemenuhan gizi anak,’’ ujarnya.
Pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 25,6 %. Artinya, kata Wabup, perlu upaya yang luar biasa untuk menurunukan angka prevalensi tersebut. Hal ini erat hubungannya dengan pencapaian target Pemerintah Tahun 2024 dimana prevalensi stunting diteargetkan 14 %.
‘’Sehingga kita perlu ada Langkah percepatan untuk menurunkannya,’’ katanya.
Secara teknis, jelas Wabup, Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 dituangkan dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting (RAN PASTI) terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaannya, yakni pertama dengan pendekatan keluarga beresiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, yaiut pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan balita stunting. Kedua, melalui pendekatan multi sektro dan multi pihak melalui pentahelix, yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan atau dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media. Dan yang ketiga adalah pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitive, yang terfokus pada Kesehatan dan kecukupan gisi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta dan balita.
‘’Tentu ini didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bantuan sosial,’’ katanya.
Selain itu, tambah Wabup, juga salah satu faktor penting yang wajib diperhatikan agar upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran adalah kualitas data. Perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting. Untuk itu, Wabup meminta Desa dan Kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas Bersama-sama dengan kader di masing-masing desa.kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting.
‘’Penelusuran balita 2 bulan berturut-turut berat badan tidak naik, balita dengan gizi buruk, dan balita gizi kurang, balita penderita penyakit kronis TBS dan gizi alergi, dan balita dengan gangguan metabolisme,’’ katanya.
Pada acara tersebut juga hadiri Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Unsur Forkompimda, Kepala OPD, Camat, Kades/Lurah lokus stunting Tahun 2022 dan 2023 dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (hms-adv)
