SUARAJAMBI.COM- Pemerintah Kota Jambi terus menggencarkan langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pemkot membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2025 yang akan bertugas menyisir potensi pajak melalui edukasi, penagihan aktif, penyegelan, hingga pencabutan izin bagi wajib pajak yang tidak patuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., secara resmi melepas Tim Optimalisasi tersebut dalam apel pagi di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (14/5/2025). Tim ini terdiri dari personel lintas instansi dan akan menyasar sejumlah wilayah dalam Kota Jambi.
Dalam arahannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat. Fokus utama, kata dia, adalah mendorong kesadaran wajib pajak melalui pendekatan humanis dan edukatif.
“Optimalisasi bukan soal menaikkan tarif pajak, tapi bagaimana kita menutup kebocoran potensi pajak, mengedukasi masyarakat agar taat pajak, dan membuka ruang kontribusi yang adil. Ini penting agar pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat yang terus dikoreksi tiap tahun,” tegas Maulana.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas tim. “Setelah turun ke lapangan, harus ada hasil. Ini bukan sekadar razia atau sweeping, tapi bagian dari evaluasi menyeluruh yang saling menguntungkan bagi pemerintah maupun wajib pajak,” ujarnya.
Maulana menyebut bahwa Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi besar dalam sektor pajak. Namun, sejauh ini dari estimasi potensi sekitar Rp600-700 miliar per tahun, realisasi yang baru dicapai masih di angka Rp425 miliar.
Salah satu inovasi yang kini telah berjalan adalah percepatan layanan BPHTB dan PBG. “Alhamdulillah dari sistem ini, transaksi jual beli meningkat dan sudah menghasilkan pendapatan Rp8 miliar, dengan 90-100 berkas diproses per hari,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah menggenjot potensi dari retribusi parkir dan pengelolaan sampah sebagai sumber PAD tambahan. Maulana memastikan seluruh proses akan berbasis digital dan bebas dari praktik pungli.
“Dengan sistem digital, prosesnya lebih cepat dan transparan. Ini langkah kita untuk meningkatkan PAD secara sehat, efisien, dan tentu tetap humanis,” tambahnya.
Maulana juga menyinggung soal dampak efisiensi anggaran nasional yang memukul sektor jasa seperti hotel dan kuliner. “Untuk menutupi itu, kami menggagas berbagai event berskala regional hingga nasional agar wisatawan dan masyarakat luar datang ke Kota Jambi dan memutar roda ekonomi lokal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan bahwa Tim Optimalisasi ini dibagi menjadi tiga tim yang akan menyebar ke sembilan kecamatan di Kota Jambi, dengan total personel sebanyak 70 orang.
“Hari ini saja ada sekitar 50 wajib pajak yang akan kami datangi, dengan target penyelesaian tunggakan sebesar Rp3 miliar dari berbagai jenis pajak,” ujar Nella.
Ia menambahkan, kegiatan ini akan terus dievaluasi dan dilanjutkan pada Juni mendatang. Selain itu, BPPRD juga akan menggelar razia kendaraan mulai 15 hingga 21 Mei 2025 di sejumlah titik wilayah kota.
Pelepasan Tim Optimalisasi ini ditandai dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal secara simbolis kepada petugas oleh Wali Kota Maulana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kota Jambi A. Ridwan, Asisten Administrasi Umum Jaelani, para kepala OPD, serta para camat se-Kota Jambi. (*)
