SUARAJAMBI.COM- Kisruh PAN Tanjung Jabung Timur telah usai. Kendali DPD PAN Tanjabtim kembali dipegang Romi Hariyanto. Konsolidasi menyatukan kembali perpecahan PAN yang sempat terjadi dipimpin langsung sang ketua DPD.
Hari ini Sabtu (19/2/2022), di kantor DPD PAN Tanjabtim di Talangbabat Muarsabak Barat, Romi mengumpulkan kader PAN baik yang duduk di legislatif maupun para pengurus DPC.
Romi memimpin langsung rapat yang perdana paska terbitnya SK pengurus harian yang diterbitkan DPP PAN.
Rapat perdana ini dimaksudkan guna konsolidasi PAN Tanjabtim secara menyeluruh.
Kepada sejumlah awak media, Sekretaris DPD PAN Nugraha Setiawan menjelaskan bahwa rapat itu adalah rapat biasa. Menjadi istimewa karena rapat ini perdana dengan pengurus harian SK definitif.
Mengenai adanya rekonsiliasi atas kisruh kepengurusan yang sempat terjadi, Nugraha mengungkap hal tersebut tidaklah perlu. Pasalnya, menurut Nugraha PAN Tanjabtim masih solid.
“Tadi disampaikan pak ketua DPD, tidak ada kubu – kubuan, semua satu untuk PAN. Bahkan ketua tegas mengingatkan beliau tidak akan mentolerir jika ada yang mengkotak – kotak kan kader. Semua sama, soal ada perbedaan yang mungkin terjadi harus dianggap sebuah pembelajaran bagi kematangan kader menyongsong pemilu yang akan datang,” bebernya.
Dilanjutkan Nugraha, konsolidasi hari ini lebih kepada persiapan menghadapi verifikasi faktual partai terkait parliamentary threshold (PT) dan kesiapan seluruh pengurus DPD dan DPC membesarkan PAN di Tanjabtim.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dan politik Suprayitno melihat konsolidasi PAN Tanjabtim hari ini adalah kemajuan luarbiasa paska riuhnya isu perpecahan PAN Tanjabtim beberapa waktu lalu.
Menurutnya rekonsiliasi biasanya sulit diwujudkan jika ada ego yang berlebihan dari kalangan pengurus baru.
“Kuncinya tetap ada di tangan Romi. Mampukah dia menumbuhkan kepercayaan para kadernya terutama yang kemarin sempat berseberangan. Jika dia gagal menjamin kesamaan hak dan tanggungjawab para kader baik kubunya maupun yang berseberangan, saya pastikan sulit mewujudkan rekonsiliasi itu. Kita lihat nanti komposisi kepengurusan dan perubahan alat kelengkapan dewan yang menjadi domain DPD,” pungkasnya.
