SUARAJAMBI.COM- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H memimpin secara langsung Presentasi Uji Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI pada Selasa (1/10) bertempat di MoonStone Room, Hotel Red Top, Jakarta.
Sebagaimana diketahui bahwa Presentasi Uji Publik tersebut merupakan rangakaian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang ditujukan kepada seluruh badan publik di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Al Haris mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Provinsi Jambi telah menyediakan ruang informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas baik itu melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id) atau Portal Utama Provinsi Jambi (jambiprov.go.id).
“Adanya Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini saya kira sangat berdampak positif karena memberikan pengaruh untuk mencerdaskan bangsa dan daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa telah berkomitmen penuh terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yakni mendukung program kerja dari Komisi Informasi Provinsi Jambi.
“Kita telah menaati aturan perundang-undangan, makanya pemerintah wajib memberikan sarana dan prasarana kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi yang telah memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat dalam hal keingintahuan publik terhadap akses informasi,” pungkasnya.
Al Haris menambahkan, bahwa eksistensi KIP ini sangat nyata bagi kemajuan daerah dikarenakan lembaga tersebut membuat pemerintah menjadi lebih objektif dan bekerja dengan baik, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap penyediaan informasi publik yang berkesinambungan.
“KIP membuat pemerintah objektif dan juga menjadi kontrol sosial bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan,” Imbuhnya.
Untuk diketahui bahwa Monev ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan mengukur transparansi kinerja badan publik di seluruh Indonesia.
Pada presentasi uji publik tersebut, turut hadir dalam satu ruangan yang sama, Gubernur Riau, Syamsuar; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; dan Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim.
