SUARAJAMBI.COM– Ketua DPRD Kota Jambi, Faried Alfarelly, memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian pidato resmi Wali Kota Jambi periode 2025-2030 di gedung DPRD Kota Jambi.
“Kami selaku pimpinan DPRD Kota Jambi merasa bersyukur dan mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih, Maulana dan Diza Hazra Aljosha. Hari ini merupakan momentum penting di mana mereka menyampaikan pidato perdana serta memaparkan visi dan misi kepemimpinan,” ujar Faried pada Senin.
Dalam pidatonya, Maulana dan Diza Hazra Aljosha mengusung visi untuk menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, religius, inovatif, serta sejahtera.
Visi tersebut diperkuat dengan lima misi utama. Pertama, meningkatkan infrastruktur dan lingkungan yang merata, berkualitas, serta berkelanjutan. Kedua, memperkuat ketertiban serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif. Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Faried Alfarelly menegaskan bahwa Pemkot Jambi harus segera merespons berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti banjir. Menurutnya, impian Maulana dan Diza Hazra Aljosha untuk menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang bahagia harus diwujudkan dengan kebijakan nyata demi kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah daerah harus lebih dekat dengan masyarakat.
“Terkait efisiensi anggaran dalam program ke depan, DPRD hanya berperan dalam pengawasan. Setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, anggaran akan disalurkan ke sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Semua ini demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Faried menegaskan bahwa seluruh pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar distribusi MBG dilakukan secara tepat sasaran dan tidak diberikan ke sekolah yang tidak memenuhi kriteria guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. (*)
