SUARAJAMBI.COM- Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, membuka peluang pembentukan panitia khusus (Pansus) Aset menyusul masih banyaknya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi yang belum dikelola optimal, bahkan diduga bermasalah dari sisi administrasi dan kepemilikan.
Hal itu disampaikan usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi meninjau langsung sejumlah aset pemerintah pada Selasa (28/7/2026). Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Sport Hall Jelutung, Pasar Mayang, kawasan Pasir Putih, serta Pasar Malioboro dan Istana Anak-Anak.
Menurut Kemas Faried, kunjungan tersebut bertujuan memastikan aset daerah tidak hanya terpelihara, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan Pendatan Asli Daerah (PAD). Namun, dari hasil peninjauan, DPRD justa menemukan masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Di Istana Anak-Anak misalnya, sejumlah kios di lantai atas masih kosong, sementara di beberapa lokasi lain juga terdapat aset yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Selain itu, Banggar juga menyoroti adanya aset pemerintah seluas sekitar 2,1 hektare di kawasan dekat Bandara Sultan Thaha yang diduga mengalami persoalan tumpang tindih kepemilikan.
DPRD meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut agar aset daerah tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Di sisi lain, DPRD mengapresiasi pengelolaan Sport Hall yang dalam waktu dekat akan dimanfaatkan pihak swasta sebagai pusat kegiatan UMKM. Kerja sama tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar Rp1,6 miliar selama lima tahun atau lebih dari Rp400 juta per tahun.
Kemas Faried menegaskan, seluruh temuan hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi bersama Pemkot Jambi. Bahkan, DPRD membuka peluang membentuk Pansus Aset apabila dinilai diperlukan untuk mempercepat penataan, pendataan, pengamanan, dan optimalisasi seluruh aset milik pemerintah.
“Kami ingin seluruh aset pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber PAD, bukan justru menjadi beban karena tidak dikelola dengan baik. Jika memang diperlukan, pembentukan Pansus Aset menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset yang ada,” tegas Kemas Faried. (*)
