SUARAJAMBI.COM- Rapat paripurna terhadap pandangan umum Fraksi di DPRD kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tentang penyampayan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.Tanjabtim tahun 2021 masih banyak terdapat saran, catatan dan masukan dari para Fraksi Fraksi.
Rapat sidang paripurna kali ini dipimpim oleh wakil ketua satu Saidina Hamzah.SE pada 14 juni 2022. Tanpa dihadiri oleh ketua DPRD Tanjabtim dikernakan berhalangan penting (mertua ketua DPRD Mahrup meninggal dunia).
Sebagai mana yang disampaikan oleh bupati Romi Hariyanto yang dibacakan oleh sekda Sapril pada persidangan13 juni 2022, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang terdiri dari laporan Realisasi angaran, laporan perobahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan Ekuitas, dan neraca mendapat berbagai saran, masukan dan catatan dari Fraksi, serta mengapresiasi Peraihan WTP oleh pemkab.
Pandangan umum Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (F RNR) yang banyak memberikan keritikan saran dan masukan terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, baik terhadap pimpinan agar tidak menyimpan dan merahasiakan laporan hasil pemeriksaan keuangn yang telah diserahkan BPK RI kepada pimpinan.
Tidak ada rencana pemda mengajukan perobahan anggaran tahun 2021, sehingga F RNR menyayangkan hal itu terjadi karena tidak dapat menggunakan Silpa tahun sebelumnya untuk kepentingan masarakat.
Meminta penjelasan selisih silpa nota pengantar tahun 2021 sebesar Rp 153.047.191.885,06 dan angka nota pengantar ranperda pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp 151.720.237.630,81.
Menyoroti lemahnya perencanaan pada beberapa kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan oleh dinas PU PR seolah olah asal salan dan terkesan menghabiskan anggaran tanpaemperhatikan kuwalitas dari pembiayaan itu sendiri.
Untuk dinas pendidikan segera mencabut larangan belajar tatap muka dan dianggap mengholangkn hak anak untuk layanan pendidikan.
Terakhir F RNR meminta penjelsan rincin jumlah dana CSR dari seluruh perusahaan yang ada dikab.tanjabtim tahun 2021. Program dan kegiatan apa saja yang sudah maupun yang belim terealisasi melalui dana CSR tersebut. Sehingga memberikan saran, masukan dan catatan.
Menurut pandangan umum Fraksi golkar menilai masih banyaknya kami temui kegiatan APBD berupa pisik yang masih rendah kualitas pengerjannya, serta lemahnya pengawasan.
Kemudian pandangan umum Fraksi BBI yang terdiri dari lima butir, sepakat untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.
Melalui Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan para OPD agar menyiapkan data dan dokumen secara matang pada saat pembahasan dan tepat waktu, serta memberikan apresiasi perolehan WTP.
Sementara itu Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap ranperda kepada pemkab atas hasil pemeriksaan BPK RI yang memperolah opini WTP dan semoga dapat dipertahankan kembali. Kemudian terkait pembahasan agar tidak dapat diwakilkan.
