SUARAJAMBI.COM- Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri undangan Audensi bersama Wakil Menteri PANRB, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Kamis (18/9/2025), dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Jambi”. Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, berharap audensi ini dapat membawa manfaat bagi peningkatan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Dr. Al Haris menyampaikan bahwa pelayanan publik yang baik merupakan tugas aparatur negara, dengan menyiapkan SDM dan model layanan yang cepat dan tepat untuk memberikan rasa puas kepada masyarakat. Gubernur Jambi melaporkan bahwa indeks reformasi birokrasi Jambi tahun 2024 adalah 78,86 (BB), meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat Jambi tahun 2024 sebesar 86,961 dengan kategori B, menunjukkan peningkatan dari tahun 2023.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam arahannya menekankan bahwa birokrasi harus semakin adaptif dan berorientasi pada kebutuhan warga. “Kepercayaan itu sama dengan ketulusan ditambah kecepatan respon,” ujarnya. Beliau membahas pentingnya transformasi digital pemerintah yang tidak sekedar digitalisasi prosedur, tapi terfokus pada penciptaan nilai publik dan dampak nyata. Pelayanan publik inklusif menjadi keharusan, dengan strategi peningkatan inklusi melalui perubahan paradigma, pendampingan, dan sinergi lintas sektoral.
Purwadi Arianto juga menyoroti capaian Provinsi Jambi, seperti predikat reformasi birokrasi (BB), indeks SPBE (sangat baik), dan indeks BerAKHLAK (cukup baik). Beliau mengapresiasi layanan publik di Jambi dengan rata-rata indeks prestasi pelayanan berada pada kategori baik. Wakil Menteri PANRB berharap seluruh tubuh meningkatkan kualitas layanan agar capaian semakin merata.
Audensi ini dihadiri berbagai pejabat pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Jambi, serta menjadi forum untuk membahas peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencari solusi bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
