SUARAJAMBI.COM- Suasana resah menyelimuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk periode Januari hingga Maret 2026 hingga kini belum juga dicairkan. Keterlambatan ini memicu keresahan di kalangan pegawai negeri sipil yang mengandalkan tunjangan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari keluarga.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPP pertama biasanya sudah cair pada Januari, bahkan sebelum Hari Raya Idulfitri, kali ini proses pencairan terkesan mandek. Salah satu ASN di lingkungan Pemprov Jambi yang enggan disebut namanya mengeluhkan situasi ini. “TPP ASN Provinsi Jambi, terhitung sejak Januari sampai Maret 2026, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan,” tuturnya dengan nada kecewa. Ia menambahkan, “Tidak seperti tahun sebelumnya, ASN menerima TPP pertama di bulan Januari, bahkan sebelum hari raya, ASN dapat menikmati TPP.”
Keresahan ini semakin menjadi saat wartawan mencoba mengonfirmasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jambi. Sayangnya, tidak ada jawaban memadai yang diperoleh. Kepala BPKAD tidak bisa dihubungi, sementara beberapa pejabat di instansi tersebut terkesan “lempar bola” dengan pertanyaan soal kejelasan permasalahan ini. Upaya konfirmasi melalui telepon dan kunjungan langsung hanya berujung pada respons ambigu, tanpa penjelasan konkret mengenai penyebab keterlambatan.
Ketika ditanya kepada sejumlah ASN lain di berbagai dinas vertikal Pemprov Jambi, hampir semuanya mengaku tidak mengetahui alasan di balik penundaan tersebut. “Ntahlah, kami dak tau kenapa TPP belum cair,” tukas salah seorang ASN
Kontras dengan kondisi di Pemprov Jambi, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi justru sudah menerima TPP mereka. Bahkan, pencairan dilakukan berbarengan dengan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum Lebaran Idulfitri lalu. “Di Kota sudah cair, berbarengan THR sebelum lebaran. Kami di Provinsi kok belum ada kabarnya,” keluh seorang ASN lainya.
Keterlambatan TPP ini bukan hanya soal finansial semata, tapi juga berdampak pada motivasi kerja dan kesejahteraan keluarga ASN. TPP yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang per triwulan ini menjadi penopang utama bagi banyak pegawai, terutama di tengah inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok pasca-Lebaran.
Para ASN Pemprov Jambi kini hanya bisa berharap ada respons cepat dari pemerintah daerah. “Kami harap pemerintah daerah melalui Pak Gubernur cepat respon dengan hal ini. TPP ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup keluarga kami, anak-anak kami, untuk kebutuhan rumah, sekolah anak. Kami harap bisa secepatnya dicairkan,” imbuh salah satu ASN yang mewakili suara rekan-rekannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Jambi terkait jadwal pencairan TPP. Keterlambatan ini mengingatkan pada isu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang kerap menjadi sorotan. Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi birokrasi, Pemprov Jambi dihadapkan pada ujian berat untuk segera menyelesaikan masalah ini demi menjaga kepercayaan ribuan ASN yang menjadi tulang punggung pelayanan publik provinsi. (*)
