SUARAJAMBI.COM- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengungkapkan Jawa Barat jadi provinsi dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2020.
Hal tersebut disampaikan Firli di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 8 September 2021.
“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” ujar Firli di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).
Di samping itu, Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada. Terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli.
Lebih lanjut, ia menyampaikan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
