SUARAJAMBI.COM- Pengurus Yayasan Mitra Pangan Global dan Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera, Novillya Dewi, melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan Korwil MBG dan SPPG Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) yang mematikan 4 dapur MBG. Penutupan itu didalami dugaan markup belanja tak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), padahal klaim sudah sesuai aturan. Konferensi pers di kediamannya, kawasan BLK Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (11/2/2026) pagi. Novi sapaan akrabnya sampaikan hak jawab atas berita media online bertajuk “Dugaan Mark Up Yayasan, Program MBG di Tanjabtim Terhenti Serentak”.
Dihadap belasan jurnalis, Novi tegas yakinkan klaim belanja sejak Agustus 2025 selalu ikuti HET Disperindag Tanjabtim dan Provinsi Jambi. “Dapur lancar jaya, tapi tiba-tiba klaim tak di-acc gara-gara HET SPPG keluar belakangan! Harusnya perubahan harga dikomunikasikan dulu ada jeda sebelum belanja ke supplier. Kami tagih karena TO dari SPPG sudah kirim, koperasi anggap Kepala SPPG dan akuntan acc harga berdasarkan Disperindag dan SP2KP Jambi. Perbedaan harga supplier-pasar wajar, tapi tak lebay HET!” bentak Novi.
Akibatnya, 12 ribu penerima manfaat kehilangan MBG, sementara Novi nombok Rp 600 juta ke supplier. “Saya tanggung sendiri biaya belanja seminggu itu! Kasihan supplier orang pasar putaran uang mereka terganggu!” serunya. Ia sudah surati Badan Gizi Nasional (BGN) minta petunjuk agar program lanjut normal.
Empat dapur tutup sejak Senin (9/2/2026): SPPG Kota Baru dan Blok C Nuansa Mitra Sejati (Kec. Geragai), Parit Culum (Gontor) Yayasan Mitra Pangan Global (Kec. Muara Sabak Barat), serta SPPG Dendang Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera. Novi tuntut SPPG dan Korwil buka kunci segera—jangan biarkan anak-anak Tanjabtim kelaparan gara-gara birokrasi kaku! (*)
