SUARAJAMBI.COM– Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih mulai dari proses administrasi persyaratan pendaftaran calon, proses pemilihan di TPS hingga proses penghitungan suara di TPS dan PPK, DR Azri bersama para aktivis LSM di Tebo membentuk Satuan Tugas Relawan Kawal Pilkada Bersih 2024.
Menurut mantan anggota DPRD Tebo ini misi mereka adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki referensi dan acuan untuk memilih pemimpin mereka sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang bersih dan tidak memiliki beban moral apalagi kasus hukum.
Bukan rahasia lagi jika beberapa calon yang akan bertarung untuk menduduki kursi nomor satu di Tebo memiliki sejumlah persoalan hukum, seperti Aspan yang diduga adalah massalah tentang keaslian ijazah S1 nya dan beberapa persoalan hukum lainnya. Sedangkan Agus Rubiyanto dikabarkan terlibat kasus gratifkasi dengan Zumi Zola saat menjadi Gubernur Jambi.
Diperlukan banyak informasi kepada masyarkat agar masyarakat lebih mengenal calon pemimpin mereka lebih detil mengenai rekam jejaknya, baik kehidupan pribadi sang calon maupun sepak terjang mereka sewaktu menjadi pejabat publik sehingga masyarakat bisa menilai dan mempertimbangkan keputusannya untuk memilih nanti betul-betul berdasarkan rasional bukan transaksional.
DR. Azri menjeleskan bahwa pembentukan satgas ini ditujukan untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat mengenai rekam jejak (Track record) calon Bupati maupun cawabup Tebo yang akan bertarung pada Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 ini.
“Kita berharap tidak hanya pelaksananya saja yang bersih, namun para calon yang akan mengikuti pemilihan tersebut juga harus bersih. Untuk itu, kita perlu mempublikasikan rekam jejak para calon tersebut kepada publik sebagai acuan mereka untuk menjatuhkan pilihannya,” ujarnya.
Iapun mengajak semua masyarakat Tebo untuk sama – sama memantau pelaksanaan pilkada ini mulai dari proses pencatatan daftar pemilih, pemberian undangan pemilih serta hal-hal lain yang dilarang seperti adanya iming-iming uang hingga intimidasi dari tim suskes calon ataupun pihak tertentu.
“Pilkada ini adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Masyarakat bebas menentukan siapa calon yang menurut meraka layak dan pantas. Prosesnya harus berjalan dengan aman tanpa ada pemaksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Jika masyarakat merasa hak-hak demokrasinya terganggu atau menemukan hal yang tidak beres, baik dilakukan oleh penyelenggara maupun si calon, dapat melaporkannya kepada kita atau pihak berwenang lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Azri, tugas pihaknya hanya melakukan pengawasan, pengawalan, mulai dari pendaftaran calon, pemeriksaaan persyaratan administrasi di KPU hingga pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. “Kita ingin Pilkada ini dilaksanakan sesuai regulasi sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bersih dan berkomitmen untuk membangun Tebo,” terangnya.
Ide pembentukan Satgas ini sendiri kata Azri didasari dari banyaknya persoalan sewaktu pemilihan legislative beberapa bulan lalu seperti terjadinya penggelembungan suara serta praktek money politik yang dilakukan para caleg. “Intinya kita berharap pilkada kali ini dapat berlangung lebih baik dan lebih bersih dari Pemilu sebelumnya, baik disi sisi penyelenggara maupun pesertanya,” tukasya.
Informasi yang dikumpulkan, kemungkinan akan ada banyak laporan yang masuk ke instansi penegak hukum maupun ke KPUD setempat mengingat dari calon – calon yang akan bertarung saat ini terlibat sejumlah kasus hukum.
Apakah kasus-kasus yang disinyalir melibatkan para calon tersebut akan dapat menjadi batu penghalang bagi mereka meraih kursi nomor satu di Tebo ini atau malah tidak berpengaruh sama sekali dengan tingkat keterpilihan mereka? Semuanya akan diuji pada tanggal 27 November nanti. (jack)
